Angkatan Udara AS melarang semua mobil BYD masuk Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang, tanpa merinci risikonya.
Larangan mencakup kendaraan pribadi, taksi, truk pengiriman, sampai kendaraan kontraktor. Yonhap melaporkannya lebih dulu, Jumat, 23 Oktober 2026.
Keputusan diambil Komandan Sayap ke-18 Angkatan Udara AS, Brigadir Jenderal John Gallemore, setelah “proses konsultatif”. Juru bicara Kadena, Letnan Kolonel Alli Stormer, membenarkannya lewat surel, Senin, 26 Oktober. Katanya: “Kendaraan-kendaraan ini menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dimitigasi bagi personel dan misi kami.”
Ringkas sekali: satu kalimat risiko, nol rincian. Risiko apa? Tidak dijawab. Soal penetapan federal, Sayap ke-18 juga tidak menyebut apakah ikut berperan. Carscoops menulis, laporan menyebut kekhawatiran: kamera dan sensor –mata dan telinga mobil modern– bisa merekam informasi militer sensitif. Itu bacaan laporan, bukan keterangan resmi.
Pentagon menetapkan BYD sebagai perusahaan militer Tiongkok lewat Federal Register pada 10 Juni 2026. Alasannya: kaitan dengan lembaga pemerintah Tiongkok. Preseden ada, arahnya terbalik: pada 2021 Tiongkok melarang sementara Tesla dari lokasi pemerintah. Tiongkok mencabutnya pada 2024, setelah Tesla buatan Tiongkok memenuhi syarat keamanan data.
Di sisi lain, ini baru satu pangkalan. Kolonel John Severns, juru bicara Pasukan AS di Jepang, menyebut Kadena satu-satunya pangkalan AS di Jepang yang melarang BYD. Di Semenanjung Korea mobil BYD tidak dilarang. Pasukan AS di Korea “terus meninjau” akses dan pengamanan.
BYD menolak berkomentar lewat telepon dan tidak menjawab surel.
Bagaimana di Indonesia? Gaikindo, dikutip Kontan, mencatat penjualan pabrik ke diler (wholesale) Januari sampai Agustus 2026. Wholesale: barang kiriman pabrik ke diler, belum tentu sudah dibeli konsumen. BYD 37.696 unit, peringkat kelima. Mitsubishi Motors, peringkat keempat, 43.753 unit. Hitungan redaksi: selisihnya 6.057 unit.
BYD punya angka sendiri. Eagle Zhao, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, menyebut lebih dari 40.700 unit kendaraan listrik terjual di periode itu, dengan pangsa 37 persen dari mobil listrik nasional. Angka 37 persen itu klaim BYD sendiri. Dua angka, beda dasar hitung. Hitungan redaksi: 40.700 dikurangi 37.696 menyisakan 3.004 unit, dan itu batas bawah.
Di gerbang Kadena, BYD ditolak. Di data Gaikindo, BYD peringkat kelima. Alasan yang pertama masih di balik pagar.
Ringkasan
Angkatan Udara AS melarang semua mobil BYD masuk Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang, dengan alasan risiko yang tidak dirinci. Larangan mencakup kendaraan pribadi, taksi, truk pengiriman, dan kendaraan kontraktor. Di Indonesia, data Gaikindo menempatkan BYD di peringkat kelima penjualan pabrik ke diler Januari sampai Agustus 2026, dengan 37.696 unit.
Fakta Kunci
- Larangan di Pangkalan Udara Kadena, Okinawa, mencakup kendaraan pribadi, taksi, truk pengiriman, dan kendaraan kontraktor.
- Keputusan diambil Komandan Sayap ke-18 Angkatan Udara AS, Brigadir Jenderal John Gallemore, setelah “proses konsultatif”.
- Kadena satu-satunya pangkalan AS di Jepang yang melarang BYD; di Semenanjung Korea mobil BYD tidak dilarang.
- Pentagon menetapkan BYD sebagai perusahaan militer Tiongkok lewat pemberitahuan Federal Register pada 10 Juni 2026.
- Januari sampai Agustus 2026, penjualan pabrik ke diler BYD di Indonesia 37.696 unit (peringkat kelima); Mitsubishi Motors 43.753 unit (peringkat keempat), menurut Gaikindo.
FAQ
Apa yang dilarang di Pangkalan Udara Kadena? Semua mobil BYD, mencakup kendaraan pribadi, taksi, truk pengiriman, dan kendaraan kontraktor.
Mengapa Kadena melarang mobil BYD? Juru bicara Kadena, Letnan Kolonel Alli Stormer, menyebut kendaraan itu menimbulkan risiko yang “tidak dapat diterima dan tidak dapat dimitigasi”. Sayap ke-18 tidak merinci risikonya.
Apakah pangkalan AS lain di Jepang ikut melarang BYD? Tidak. Menurut Kolonel John Severns, juru bicara Pasukan AS di Jepang, Kadena satu-satunya pangkalan AS di Jepang yang melarang BYD.