Otomotif · Teknologi · Narasi di baliknya

data center bisa 19,5 kali lipat, listrik masih tanda tanya

Deretan rak server di dalam ruang data center

Data center Indonesia yang beroperasi kini sekitar 600 megawatt (MW), dan proyeksi 2030 menyebut hingga 11,7 gigawatt (GW). Hitungan redaksi: 19,5 kali lipat. Dalam empat tahun.

Menurut Vibizmedia dan Aktual, angka itu muncul di rapat perdana Tim Nasional (Timnas) Data Center, Jakarta, Selasa (10/11). Batas bawahnya 3 GW, lima kali lipat dari sekarang.

Direktur Utama Telkom NeutraDC, Rakhmad Tunggal Affirudin, menyebut kapasitas sekitar 600 MW. Ia memperkirakan belanja modal USD7 juta sampai USD9 juta per MW. Hitungan redaksi: 11.700 MW dikali USD7 juta menghasilkan USD81,9 miliar. Dikali USD9 juta: USD105,3 miliar. Dengan kurs 1 USD = Rp17.900, batas atas itu sekitar Rp1.885 triliun.

Menurut CNBC Indonesia, CEO Digital Edge Indonesia, Stephanus Oscar, menyebut data center era cloud lazimnya 10 MW sampai 30 MW. Yang berbasis kecerdasan buatan (AI) bisa 100 MW sampai 1 GW. MW ibarat diameter selang–makin besar, makin deras listrik yang disedot. Satu fasilitas AI di batas atas itu sebesar 1.000 MW. Lebih besar dari seluruh kapasitas sekarang.

Oscar menilai harga listrik masih bersaing meski ada penyesuaian tarif data center: “tetap masih kompetitif kok, harga listrik di Indonesia”. Tapi pelanggan butuh kepastian. Tarif bisa naik tengah tahun atau tahunan. Ia minta pemerintah mengomunikasikan batas kenaikan dan jadwalnya: “Jadi saya rasa ini perlu dikomunikasikan aja dari pemerintah”. Proyeksi lain di CNBC Indonesia: tambahan kebutuhan listrik data center 20 GW, setara 20 persen kapasitas listrik saat ini.

Di sisi lain, PLN menyatakan siap mendukung. Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, menekankan keseimbangan kebutuhan industri dan masyarakat. Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyebut tujuan rapat: “Rapat pertama ini kita membahas dan mengidentifikasi beberapa persoalan”. Sekitar 10 provinsi dikaji. Lokasi belum final.

Dugaan paling masuk akal: rapat perdana memang tempat mendata masalah. Efisien, sungguh. Tapi ada yang janggal–belanja modal sudah ada hitungannya, kebutuhan listrik dan air di pemberitaan rapat itu belum.

Hitungan redaksi: Rp1.885 triliun setara sekitar 63,5 persen dari Rp2.967,4 triliun. Itu investasi rencana pembangkit PLN 2025-2034. Perbandingan kasar dua hal berbeda.

Jadi, listriknya siapa? Pelanggan menunggu tarif, PLN menjaga masyarakat, pemerintah baru mendata. Lompatannya sudah ada angkanya. Listriknya masih tanda tanya.

Ringkasan

Kapasitas data center Indonesia yang beroperasi sekitar 600 MW, dengan proyeksi 2030 sebesar 3 GW sampai 11,7 GW. Rapat perdana Timnas Data Center pada 10 November 2026 mengidentifikasi persoalan seperti listrik, air, teknologi, regulasi, dan SDM, tetapi pemberitaannya tidak memuat angka kebutuhan listrik dan air. Hitungan redaksi dari estimasi belanja modal menunjukkan batas atas sekitar Rp1.885 triliun.

Fakta Kunci

  • Kapasitas data center yang beroperasi sekitar 600 MW (Direktur Utama Telkom NeutraDC).
  • Proyeksi 2030: 3 GW sampai 11,7 GW; batas atas 19,5 kali lipat kapasitas sekarang (hitungan redaksi).
  • Estimasi belanja modal USD7 juta sampai USD9 juta per MW; batas atas 11,7 GW sekitar USD105,3 miliar atau Rp1.885 triliun (kurs Rp17.900).
  • Data center era cloud lazimnya 10 MW sampai 30 MW; berbasis AI bisa 100 MW sampai 1 GW.
  • Sekitar 10 provinsi dikaji sebagai lokasi; lokasi belum final.

FAQ

Berapa kapasitas data center Indonesia sekarang dan proyeksinya? Sekitar 600 MW yang beroperasi. Proyeksi 2030 berkisar 3 GW sampai 11,7 GW.

Siapa yang menanggung listrik data center? Pemberitaan rapat perdana belum menjawab dan tidak memuat angka kebutuhan listrik dan air. PLN menyatakan siap mendukung dengan menjaga keseimbangan kebutuhan industri dan masyarakat, sementara pelanggan besar meminta kepastian batas kenaikan tarif beserta jadwalnya.

Berapa belanja modal yang dibutuhkan? Estimasinya USD7 juta sampai USD9 juta per MW. Hitungan redaksi untuk 11,7 GW: USD81,9 miliar sampai USD105,3 miliar, atau sekitar Rp1.885 triliun di batas atas.