Setiap warga negara Indonesia berhak untuk selalu terhubung. Hany saja, membangun jejaring telekomunikasi di tanah air bukan hanya tidak mudah, juga berisiko, menantang, serta butuh komitmen tinggi.
Menjelang Subuh, Penanjakan 1 Bromo di ketinggian 2.770 meter di atas permukaan laut sudah penuh sesak dengan wisatawan baik mancanegaramaupun lokal. Mereka sama-sama menanti datangnya matahari terbit gunung Bromo (Bromo Sunrise) berlatar gunung Batok, Kursi, serta Semeru di hamparan pasir tertutup kabut.
Begitu sang Surya mulai bercahaya di ujung cakrawala, di saat itulah ponsel para pengunjung di angkat ke udara. Selain mengabadikan matahari terbit yang indah, mereka juga sibuk ber-selfie. Kemudian, sesegera mungkin konten itu diunggah ke media sosial.
Tidak sekadar dalam bentuk gambar dan status di Facebook, Twitter, ataupun Path, melainkan juga video pendek Instastories (Instagram Stories). Itu sebabnya di kawasan wisata pegunungan seperti Bromo pun jaringan data sangat penting dan dibutuhkan. Ternyata, Telkomsel satu-satunya operator dengan BTS 4G LTE di lokasi tersebut.
Proyek Rugi
Jika kawasan wisata Bromo yang sudah populer hingga mancanegara saja masih memiliki jaringan 3G/4G yang terbatas. Lantas, bagaimana dengan daerah-daerah di pelosok Indonesia lainnya? Bisakah hak mereka mendapat akses telekomunikasi terpenuhi? Jawabnya, bisa.
Tapi, sangat sulit dilakukan. Begitu sulitnya, bahkan menjadi wajar jika ada operator yang memang tidak menjadikan pembangunan jaringan di wilayah terpencil sebagai bagian strategi utama mereka. Karena bisa disebut ”proyek rugi”. Kalaupun nantinya bisa untung, tetap butuh waktu yang lama.
Mengapa bisa rugi? Sebab biaya pembangunan dan operasional BTS di daerah terpencil sangat mahal. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pulau-pulau terluar Indonesia tidak memiliki pasokan listrik. Karena itu, Base Transceiver Station atau BTS sebagai penerima dan pengirim sinyal telekomunikasi harus ditenagai dengan sumber energi alternatif seperti genset/solar, tenaga matahari/baterai, bahkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
”Sekadar membawa solar ke BTS di kawasan tertentu perjuangannya luar biasa. Bisa ditempuh berjam-jam, bahkan berhari-hari. Menggunakan pesawat, menaiki gunung, menembus hutan, hingga menyeberang sungai,” curhat Direktur Network Telkomsel Bob Apriawan.
Kedua, konektivitas di daerah terpencil tidak ada. Padahal, data seperti gambar dan video butuh bandwith besar. Serat fiber (fiber optic) jelas bukan pilihan kawasan terluar Indonesia. Karena itu pilihannya ada pada penggunaan Microwave yang jaraknya hanya beberapa puluh kilometer atau Satelit yang coverage-nya lebih luas namun memiliki keterbatasan bandwith.
Ketiga, biaya operasional BTS di daerah terpencil juga sangat mahal. Operator seperti Telkomsel tidak membangun tower BTS sendiri, namun menyewa ke kontraktor/pihak ketiga berikut sumber listrik catu daya/power supply. Itu belum termasuk biaya spektrum dan pemeliharaan perangkat yang bermasalah. ”Pendapatan untuk pembangunan BTS di pulau terluar itu Insyallah (bisa menguntungkan). Tapi, biaya yang harus dikeluarkan sudah pasti ada dan besar,” ujar Bob.
Butuh Komitmen Tinggi
Dari total 129 ribu BTS milik Telkomsel yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bisa dipisahkan ke dalam tiga bagian. Pertama, BTS yang secara finansial memang menguntungkan. Kedua, BTS yang mulanya memang merugi namun ada keyakinan nantinya akan menguntungkan seiring kegiatan ekonomi di suatu wilayah bertumbuh lewat telekomunikasi.
Ketiga, adalah BTS yang memang tidak akan pernah menguntungkan. Biasanya terletak di kawasan tapal batas atau sangat terpencil. BTS seperti ini memang dibangun memakai dana Universal Obligation Service (USO) dari pemerintah. CEO Telkomsel Ririek Adriansyah mengatakan, BTS seperti ini pun tetap menjadi beban perusahaan.
”Kami harus tetap melanjutkan operasionalnya walau merugi. Karena masyarakat tidak peduli mereka berkomunikasi dengan BTS dari dana USO atau bukan,” ungkapnya sembari mencontohkan revenue di Pulau Natuna hanya 50% dari biaya operasionalnya.
Itu sebabnya, memang butuh komitmen tinggi bagi operator untuk mau menghubungkan Indonesia. Jika tidak ada operator yang mau membangun BTS di pelosok, maka bagaimana hak akan telekomunikasi seluruh warga Indonesia dapat terpenuhi? Karena itu, soal tarif pun hendaknya masyarakat tidak berpikir jangka pendek dengan menuntut tarif yang serbamurah.
Pada dasarnya operator sudah berupaya untuk memberikan tarif yang terjangkau untuk masyarakat sambil mendapat keuntungan yang wajar. Jika tidak bisa untung, berkelanjutan, dan terus membangun, maka akan sulit membuat seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa mendapat akses yang sama ke telekomunikasi. Padahal, seharusnya manfaat industri telekomunikasi harus bisa dirasakan secara maksimal di seluruh Indonesia. (*)
CAKDAN BLOG 