Jpeg
Jpeg

Sejumlah vendor mengatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30-40 persen pada periode 2015-2017 mendatang, kendati persiapan dan strategi setiap vendor berbeda-beda.

Bolt! Adalah salah satu produsen yang sudah menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan TKDN. Jika sebelumnya perangkat mobile wi-fi mereka berkolaborasi dengan vendor China ZTE dan Huawei, kini perusahaan menambah rekan lokal MoviMax.

Produk modem 4G LTE MoviMax tipe Orion yang dipasarkan oleh Bolt! Itu diproduksi oleh PT. Panggung Electric Citrabuana di Sidoarjo, Jawa Timur. ”Sebagian komponennya memang masih mengadopsi teknologi luar, karena memang di Indonesia belum sanggup memproduksinya,” ungkap CEO PT Panggung Electric Citrabuana Lukito Wijaya. ”Namun, kami berani katakan bahwa produk modem itu sudah memenuhi TKDN hingga 30%,” ungkapnya.

Perusahaan ponsel terbesar di Indonesia, Samsung, juga sudah mengambil langkah manju dengan mengaplikasikan angka kandungan lokal sebesar 20 persen pada produk ponsel mereka. Angka tersebut akan terus ditingkatkan hingga 30 persen sesuai peraturan pemerintah pada 2017 mendatang.

Samsung telah merakit ponsel di pabrik mereka yang berada di Cikarang sejak Januari 2014 silam. Termasuk juga model flagship Samsung Galaxy S6 dan Galaxy S6 Edge, yang disusul model 4G lainnya. ”Kami perlu waktu,” ujar Vice President Corperate Business & Corporate Affair PT Samsung Electronics Indonesia Kang Hyun Lee.

Menurut Lee, pemenuhan TKDN untuk pembuatan ponsel tersebut memakan biaya lebih besar dibanding melakukan impor. “Biaya produksi lebih mahal dari impor, tapi Samsung ingin mengikuti kebijakan pemerintah,” paparnya.

Mewujudkan kandungan lokal pada produk ponsel memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu waktu, perencanaan, serta biaya yang tentunya tidak sedikit.

Marketing Director LG Electronics Indonesia Eric Setiadi mengatakan bahwa pihaknya memang sudah mengambil tindakan. ”Namun untuk sementara kita belum bisa menjelaskan langkah kita untuk memenuhi kebijakan pemerintah. Dalam waktu dekat kita pastikan akan punya fasilitasnya,” ungkap Eric.

Ia berharap agar pemerintah bisa memahami kondisi setiap vendor yang berbeda. ”Dampak positif TKDN memang jelas. Antara lain memangkas biaya impor, membuka lapangan pekerjaan juga, bahkan memberikan devisa jika produk itu dapat diekspor,” katanya. Namun, Eric menyebut, jika prosesnya dipaksakan, tentu akan memberatkan pihak manufaktur.

Pendapat lain diungkapkan oleh ZTE Indonesia. Perusahaan asal Tiongkok yang semakin agresif terjun di bisnis ponsel itu memastikan siap untuk memenuhi TKDN sebesar 40 persen. ”Kami akan memenuhi dan mematuhi kebijakan pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan,” tutur Jason Guo Yingshuai, Marketing Communication Director ZTE Indonesia.

Jason mengatakan, Indonesia merupakan pasar penting bagi ZTE. Karena itu, wacana TKDN sudah bukan hal asing. ”Sejak tiga tahun lalu kami sudah memenuhi kebijakan pemerintah terkait TKDN yang berlaku sebesar 20 persen untuk perangkat ZTE One Max,” paparnya.

Menurut Jason, pihaknya sedang berproses untuk memenuhi hal tersebut. ”Saat ini kami bekerja sama dengan dua mitra lokal ZTE yang berada di Jakarta dan Surabaya agar semua produk ZTE nantinya bisa memenuhi syarat TKDN 40 persen,” ia menuturkan.

Konsep Value           

Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Rudiantara mengatakan bahwa pihaknya tengah menggagas konsep “value” dalam TKDN. ”Kita harus cerdik, tidak sekadar mengandalkan hardware saja,” ungkapnya.

Jika vendor membangun atau memindah pabrik di Indonesia, lanjut Rudi, tentu akan membawa dampak positif. ”Namun, kita juga sadar jika dipaksakan seperti itu, pebisnis pasti berpikir ini: Indonesia punya pasar besar, tapi apakah dengan begitu (membangun pabrik) apakah saya bisa untung,” paparnya.

Konsep value yang digagas Rudi salah satunya dalam hal desain. ”Saya sedang mendorong agar ratusan engineer di perusahaan seperti Polytron untuk menciptakan desain ponsel untuk kemudian didaftarkan di HAKI,” paparnya.

Desain tersebut diharapkan Rudi dapat digunakan oleh vendor lainnya. ”Jika property rights desain ponsel tersebut dipakai oleh merek global, tidak ada masalah seandainya perusahaan tersebut membuat pabrik di Vietnam. Karena setiap ponsel yang diproduksi harus membayar royalti ke Indonesia. Indonesia yang akan mendapat benefit,” katanya.

Tidak hanya Polytron, Rudi juga mendorong berbagai universitas agar bisa menjadi desain house. ”Konsep TKDN dalam bentuk ‘value’ ini sedang saya ajukan ke Kementerian Perindustrian. Harapan saya kita dapat kompetitif lewat kemampuan sumber daya manusia,” katanya.

Iklan